Sistem Online, Pemkab Kutai Timur Resmi Kelola 2 Sektor Pajak

RIMANEWS – Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur dan Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman meluncurkan layanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan serta Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop). Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur, Hj Yulianti mengatakan peluncuran layanan PBB tersebut dilaksanakan Selasa, (10/6). Adapun jumlah layanan sebanyak 13 jenis. Yulianti menegaskan pengalihan pelayanan PBB Perkotaan dan Perdesaan yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan amanat UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Baca Juga Ketua HAM PBB minta Filipina selidiki Duterte PBB Dapat Laporan Pemerkosaan dan Pembunuhan Rohingya Setiap Hari Putusan MK Kuatkan Argumentasi Amnesti Pajak “Pengalihan itu menyangkut kewenangan pemungutan pajak yang dialihkan kepada pemerintah daerah. Dari lima jenis pajak itu baru dilimpahkan dua sektor, yakni PBB Perdesaan dan Perkotaan. Tiga sektor masih dipegang pusat, sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan,” kata Yulianti. Pemkab Kutai Timur telah menerima kewenangan dua dari lima sektor pajak dan telah disiapkan regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan. Selain itu, Pemkab melakukan kerja sama dengan Bank Kaltim untuk penyetoran PBB Perdesaan dan Perkotaan yang direncanakan pembayarannya secara online dan melalui ATM pada 2014. “Sarana dan prasarana yang sudah dimulai menggunakan sistem aplikasi Sismiop yang terintekrasi dengan sektor PBB perdesaan dan perkotaan. Dalam waktu dekat ini kami akan menambah bidang baru yakni PBB dan bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” katanya. Sebanyak 13 jenis layanan PBB mencakup pendaftaran objek/subyek PBB, pembetulan SPPT/SKP, pembatalan SPPT, pembuatan salinan, keberatan atas, pengurangan pajak tertuang, selain itu layanan restribusi dan kompensasi, pengurangan denda adminsitrasi, pengurangan pajak tertuang. Selanjutnya, ada layanan informasi terkait penentuan kembali tanggal jatuh tempo SPPT, penentuan kembali tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP, pengecualian pengenaan PBB dan pemberian informasi kepada Wajib Pajak (WP). (chus) Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : PBB , pajak , Wajib Pajak , Pemkab , Kutai , Pedesaan , Perkotaan , Sektor Riil , PBB , pajak , Wajib Pajak , Pemkab , Kutai , Pedesaan , Perkotaan , Sektor Riil

Sumber: RimaNews