Kemendagri Sebut Ahok Salah Soal Diskresi

Rimanews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, kebijakan diskresi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk meminta kewajiban tambahan bagi perusahaan reklamasi melanggar aturan. Setidaknya, harus ada aturan yang melandasi penggunaan diskresi tersebut, setidaknya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). “Tetap aturannya harus ada Perda-nya. Semua harus ada aturannya, Perda,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sony Sumarsono di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (19/05/2016). Baca Juga Kemendagri: Pemberhentian Ahok sebagai Gubernur Wewenang Pengadilan Sidang Ahok dipindah, pengunjung tetap dibatasi Ahok: kenapa cuma saya yang digugat menista agama? Lokasi sidang Ahok dipindah karena alasan keamanan Ahok mendaku tak pulang kampung demi hadapi sidang Selain itu, dia mengingatkan, permasalahan reklamasi di teluk Jakarta untuk tidak menafikkan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pemanfaatan reklamasi di Manado yang memberikan kontribusi sebesar 16 persen. “Biasanya setiap perjanjian reklamasi pasti ada porsi untuk memberikan benefit kepada masyarakat. di Manado juga ada 16 persen. Ini hanya soal MoU kesepakatan saja, intinya pemanfaatan. Itu boleh asalkan direcord di APBD. Ini pemanfaatannya saja, bukan uangnya ya. Makanya lahan itu untuk kepentingan publik,” tegasnya. Sebelumnya, Ahok dinilai serampangan dengan menentukan nilai kontribusi tambahan sebanyak 15 persen yang harus dibayarkan perusahaan pelaksana reklamasi pulau. Kesewenangan Ahok pun semakin mencuat setelah adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa kewajiban tambahan tersebut “dibarter” Ahok sebelum pada waktunya. Sebab, rencananya nilai kontribusi tambahan itu akan diatur lewat Raperda Zonasi Daerah Strategis dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara. Terlebih munculnya catatan yang menyebutkan Ahok telah menerima Rp300 miliar lebih untuk mengerjakan sebanyak 13 proyek DKI lebih hasil barter kebijakan pelaksanaan reklamasi. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : barter kalijodo dengan reklamasi , Kemendagri , Ahok , politik , Nasional

Sumber: RimaNews